Perpustakaan Digital

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia saat ini dan yang paling sesuai bagi para pemula apabila mereka ingin belajar bagaimana cara membuat sebuah program komputer. Sayangnya, sebagian besar buku atau referensi yang tersedia saat ini masih memiliki konten yang terlalu detil untuk sebuah topik, menggunakan banyak jargon, urutan pembahasan yang meloncat-loncat, dan sepertinya belum benar-benar ditujukan bagi yang ingin belajar di level pemula, yang belum pernah membuat sebuah program komputer sama sekali. Penulis sudah pernah mengalaminya dan tidak ingin Anda mengalami hal seperti itu. Di dalam buku ini, Anda akan mempelajari bahasa pemrograman Python benar-benar dari awal, di lingkungan yang paling sesuai untuk para pemula, dan tentunya dengan cara yang paling mudah dan menyenangkan. Anda akan belajar bahasa pemrograman Python langkah demi langkah dengan pertama-tama mempelajari konsep dari suatu topik, mewujudkan konsep tersebut dalam baris kode, dan menyelesaikan tantangan-tantangan untuk memastikan bahwa Anda telah benar-benar memahami apa yang telah Anda pelajari. Uniknya, Anda tidak akan dipusingkan oleh spesifikasi minimum komputer yang harus Anda gunakan, karena pembelajaran di dalam buku ini tidak memerlukan instalasi perangkat lunak sama sekali. Selama komputer Anda memiliki peramban web (web browser) yang terhubung dengan internet, maka Anda dapat melakukan penulisan baris-baris kode program langsung di peramban web Anda. Anda juga akan diberikan tiga contoh proyek lengkap beserta contoh solusi yang dapat memandu Anda dalam menyelesaikan proyek tersebut secara detil, yaitu Bilangan dan Kutipan Acak, Penganalisa Teks, dan Permainan Tebak Angka. Jadi, apabila Anda telah siap untuk mempelajari salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia dalam cara yang mudah, menyenangkan dan ramah bagi pemula, mari kita mulai!

Tes Cepat Molekuler merupakan metode pemeriksaan laboratorium TBC menggunakan alat diagnostik berbasis molekuler untuk mendeteksi kuman Mycobacterium tuberculosis (MTB) secara otomatis. TCM juga dapat mendeteksi resistensi MTB terhadap obat rifampisin. Melalui metode ini penemuan kasus TBC lebih cepat diperoleh sehingga pengobatan segera dapat diberikan8. Peningkatan penemuan kasus TBC selain dilakukan dengan active case finding, juga dilakukan skrining gejala batuk kronis/darah dan seharusnya dilengkapi foto toraks, deteksi menggunakan TCM, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Untuk mencapai target eliminasi TBC, penemuan kasus terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Munculnya penyakit pada budidaya ikan menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Infeksi Aeromonas sp. (penyakit merah) mengakibatkan kerugian 400 miliar rupiah per tahun. Infeksi parasit Ichthyophthyrius multifiliis (bintik putih) mengakibatkan kematian ikan 25\% hingga 100\% dalam waktu singkat, dengan kerugian 50 miliar rupiah per tahun. Serangan Streptococcus sp. pada ikan nila mengakibatkan kematian yang signifikan, yaitu 20\%–50\% dari total populasi dan menelan kerugian 15 miliar rupiah per tahun. Penyakit koi herpesvirus (KHV) sejak tahun 2002 mengakibatkan kerugian pada budidaya ikan mas dan koi lebih dari 50 miliar rupiah per tahun. Wabah ­Megalocytivirus pada ikan gurami dari tahun 2018 sampai sekarang mengakibatkan kematian 50\%–100\% pada benih dan induk ikan gurami dalam waktu singkat. Pencanangan Gerakan Vaksinasi Ikan (Gervikan) sejak tahun 2014 bertujuan untuk menyosialisasikan penggunaan vaksin yang aman, efektif, dan murah serta mendorong produsen obat untuk memproduksi vaksin ikan. Oleh sebab itu, inovasi pengembangan vaksin ikan dibutuhkan untuk pencegahan pe­nyakit sebagai kunci sukses di dalam budidaya ikan berkelanjutan.

Pada buku ini diperkenalkan tumbuhan yang bisa menjadi bahan minyak wangi. Dimulai dari tumbuhan yang dekat dan dikenal oleh anak-anak yakni bunga melati dan jeruk. Lalu diperkenalkan tumbuhan langka yakni cendana. Selain diperkenalkan tentang tumbuhan tersebut, anak-anak juga diajak praktek cara mengolahnya. Semoga buku ini selain menjadi pengetahuan anak-anak, juga menjadi bekal life skill mereka.

Domestikasi ikan adalah penjinakan ikan liar melalui penguasaan siklus reproduksi diluar habitat aslinya. Kegiatan domestikasi ikan diawali dengan koleksi, pemilihan populasi yang akan didomestikasikan, pematangan gonad melalui modifikasi lingkungan, pemberian pakan, dan aplikasi hormonal, pendederan serta pembesaran. Permasalahan yang dihadapi dalam domestikasi ikan liar antara lain ketidakmampuan ikan dalam beradaptasi di penangkaran, sulitnya membedakan jenis kelamin jantan dan betina, ikan tidak dapat matang gonad sehingga tidak dapat dipijahkan didalam penangkaran, serta tingginya mortalitas larva pada saat pendederan. Tahapan penting untuk kegiatan domestikasi ikan diawali dengan pemilihan spesies yang tepat melalui pendekatan analisis komoditas sehingga ikan yang sudah terdomestikasi merupakan ikan budidaya baru yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan potensial untuk dikembangkan. Dari rangkain kegiatan yang telah dilakukan, terhadap ikan air tawar dapat di simpulkan pelakanan domestikasi ikan air tawar asli Indonesia dapat dilakukan melalui modifikasi lingkungan mendekati habitat aslinya, pemberian pakan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan gonad, memberikan hormon secara oral yang dicampurkan dalam pakan maupun melalui implant/suntikan. Dalam proses domestikasi analisa genotipe secara molekular maupun fenotipe melalui pengukuran meristik dan morphometrik pada populasi ikan perlu dilakukan untuk memilih populasi dengan variasi genetik yang tinggi. Pada ikan domestikasi secara alami, seperti ikan gurame, untuk meningkatkan produksi perlu dilakukan perbaikan terhadap teknologi budidayanya antara lain dalam pemilihan jenis kelamin induk yang tepat, penggunaan rasio pemijahan yang sesuai, lama penggunaan induk dalam pemijahan dan penanganan larva

Tionghoa Muslim memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Beberapa kajian ilmiah tentang kehidupan sosial Tionghoa telah dilakukan. Khususnya bertitik tolak pada aspek ekonomi dan politik. Gambaran serupa dapat dijumpai pada Babat Tanah Jawi atau Babat Melayu. Meski kajian-kajian tersebut kurang menaruh perhatian pada aspek peran keagamaan orang Tionghoa, khususnya pada aspek dakwah Tionghoa Muslim, namun sejarah yang tertuang dalam bentuk dokumen-dokumen historiografi memberikan sebuah fakta yang menunjukkan posisi sosial Muslim Tionghoa dalam struktur komunitas Muslim Indonesia. Tidak sedikit di antara mereka yang menjadi tokoh agama, syahbandar, serta menduduki posisi penting dalam bidang perdagangan. Loyalitas orang-orang Cina terhadap dakwah Islam tidak diragukan pada masa itu, termasuk dalam proses transisi kerajaan Demak dari kerajaan Majapahit. Simpang siur mengenai latarbelakang berdirinya Kasultanan Demak di satu sisi dan status trah atau nasab Raden Patah adalah awal dari penulisan buku ini. Kegelisahan penulis dalam melahirkan karya ini dilatarbelakangi oleh ketertutupan dan ketidakjujuran sejarah mengenai berdirinya Kasultanan Demak beserta kondisi sosial religius dan ekonomi yang mempengaruhinya. Di mana, dalam banyak literatur, peran etnis Tionghoa dalam posisi “abu-abu” atau bahkan terkubur. Demak selama ini dicitrakan sebagai Kasultanan Islam yang njawani (serbajawa). Dan penyebaran Islam di Tanah Jawa hanya dianggap dari Arab atau Timur Tengah, tanpa melihat, bahwa di sana terdapat bukti arkeologis yang menyatakan bahwa di balik berdirinya Demak dan penyebaran Islam ke Tanah Jawa ada peran etnis lain yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Masjid Agung Demak, adalah salah satu bukti arkeologis mengenai peran etnis Tionghoa dalam penyebaran Islam maupun berdirinya Kasultanan Demak. Di akui atau tidak soko tatal nya merupakan hasil karya etnis Tionghoa, para pekerja galangan kapal yang saat itu terletak di Poncol Semarang, di bawah pimpinan Kin San atau Raden Husen, saudara seibu Raden Hasan atau Raden Patah. Konon konstruksi pembuatannya merupakan konstruksi tiang kapal China Dinasti Ming.

Air sebagai salah satu penyokong kehidupan manusia lambat laun semakin menurun kualitasnya. Penurunan kualitas disebabkan oleh tercemarnya mata air yang sebagian besar terjadi karena ulah dari manusia. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran mata air adalah dengan kegiatan Perlindungan Mata Air (PERMATA). Komik ini bercerita tentang dua orang mahasiswa yang melakukan studi lapangan terkait perlindungan mata air di Bali. Dari hasil studi lapang mereka, banyak ditemukan kasus pencemaran mata air karena faktor pencemaran yang bermula dari aktivitas manusia seperti limbah rumah tangga, pariwisata, pertanian, dan faktor penyebab lainnya. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah di Bali dalam memperbaiki sekaligus melindungi sumber mata air, baik pelestarian lingkungan dan juga readaptasi budaya lokal Subak.

Hak atas pangan adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan ketersediaan dan akses pangan yang adekuat, beragam, sehat dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun masih banyak manusia yang belum mendapatkan pangan yang layak. Satu dari sembilan orang penduduk dunia mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Ini merupakan sebuah indikator bahwa hak asasi atas pangan belum sepenuhnya dimiliki oleh manusia. Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok rentan yang mengalami masalah kerawanan pangan. Mereka menggantungkan hidup sebagian besar padah hasil hutan dan pertanian yang tumbuh di atas tanah adat mereka. Namun, transmigrasi, perbahanan alih fungsi hutan, degradasi kualitas tanah, kondisi geografis tempat mereka tinggal, dan perubahan iklim merupakan penyebab yang membuat masyarakat adat semakin rentan mengalami kerawanan pangan. Ketersediaan dan akses ke hutan sebagai sumber utama pangan semakin sulit. Masyarakat adat Kaluppini merupakan salah satu masyarakat adat yang terkenal masih memegang teguh kepercayaan dan hukum adat mereka yakini. Mereka melaksanakan berbagai upacara adat sebagai bentuk syukur atas penghidupan yang mereka jalani selama ini, dan sebagai upaya membangun hubungan harmonis antar manusia, alam dan Pencipta. Meskipun rentan mengalami kerawanan pangan, namun masyarakat adat Kaluppini mempunyai tradisi yang diwariskan turun temurun dan menjadi penopang ketahanan pangan dalam wilayah adat mereka. Pengetahuan tradisional dalam menyimpan cadangan makanan, tradisi berbagi dan bekerja sama menjadi salah satu kunci ketahanan pangan masyarakat adat tersebut. Buku Kumande Samaturu’: Berdaulat Pangan di Kaluppini hanya mengutip sebagian kecil dari kekayaan pengetahuan dan tradisi masyarakat adat di Indonesia, khususnya masyarakat adat Kaluppini. Buku ini berusaha memaparkan bagaimana masyarakat adat Kaluppini menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan mereka dengan tetap merawat tradisi yang mereka yakini selama ini. Di saat tradisi berbagi makanan (food sharing) sudah mulai pudar di berbagai kelompok masyarakat di berbagai negara. Praktik nande sesa di masyarakat adat Kaluppini justru masih sangat kental dilakukan. Hal ini menjadi salah satu upaya menjaga tradisi sekaligus menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di masyarakat tersebut. Semoga buku ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat adat, kehidupan, tradisi serta tantangan dan upaya yang mereka hadapi dalam memenuhi hak asasi atas pangan.

Prosiding Use Cases Artificial Intelligence Indonesia adalah buku yang mengumpulkan hasil-hasil kajian dan liputan 26 use cases inovasi dan 4 inisiatif pemanfaatan kecerdasan artifisial yang kemudian dipetakan menjadi lima klaster bidang kecerdasan artifisial, yakni: riset industri dan hankam, layanan publik dan kesehatan, kota cerdas dan kebencanaan, ketahanan pangan dan maritim, serta klaster inisiatif pemanfaatan kecerdasan artifisial. Materi buku diperoleh dari para kontributor seluruh anggota quadhelix dan para narasumber pegiat kecerdasan artifisial di Indonesia. Buku ini akan membantu masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan dan pencerahan tentang seluruh teknologi kecerdasan artifisial yang membantu sektor-sektor terkait dalam hal otomatisasi, alat bantu untuk menganalisis, membuat rekomendasi serta keputusan, memprediksi dan sebagainya.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan memberi jaminan sepenuhnya kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dan hal itu tidak dapat dilepaskan adanya istilah ‘pendidikan inklusif’. Negara semakin menegaskan melalui komitmen-komitmen global, dimana tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind” yang diperkuat dengan meratifikasi berbagai konvensi PBB, antara lain the UN Universal Declaration of Human Rights melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Komitmen global tersebut juga terefleksi dengan mengedepankan pendekatan inklusivitas atas pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia dan tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan berbagai peraturan lainnya yang layak diapresiasi. Namun demikian, sejumlah program dan layanan pendidikan belum efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan mendapatkan hak akses dan pelayanan pendidikan. Sistem pendidikan seharusnya dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap peserta didik untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Salah satu kelompok yang paling tereksklusi dalam memperoleh pendidikan adalah peserta didik penyandang disabilitas. Sekolah dan layanan pendidikan lainnya secara ideal semestinya fleksibel dalam menjamin pemenuhan berkembangnya potensi semua peserta didik yang bermutu dan berkeadilan. Namun demikian, pada tataran implementasi di Indonesia pemenuhan akses pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius bersama.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Warga negara, tidak terkecuali penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan dilindungi haknya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Hak atas pekerjaan juga semakin ditegaskan sebagai komitmen global Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khusus Tujuan Nomor 8 yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Indonesia memperkuat komitmennya dengan meratifikasi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) melalui UU 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 27 dimandatkan untuk mempromosikan pekerjaan penyandang disabilitas di sektor publik dan swasta melalui kebijakan dan tindakan yang tepat, termasuk kebijakan afirmatif, insentif dan tindakan lainnya. Komitmen global tersebut juga terefleksi dengan mengedepankan pendekatan inklusivitas atas pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia dan tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Isu disabilitas juga menjadi isu prioritas Presidensi Indonesia dalam Forum G20 yaitu adanya untuk pasar kerja yang inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas. Ketenagakerjaan inklusif adalah konsep pengelolaan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan aspek penghormatan terhadap hak asasi dengan mengikutsertakan dan mengintegrasikan semua orang atas dasar kesetaraan. Namun demikian, sejumlah program dan layanan ketenagakerjaan inklusif belum efektif menjangkau semua penyandang disabilitas. Mereka masih banyak mengalami kesulitan mendapatkan hak akses pekerjaan. Penyandang disabilitas termasuk kelompok yang paling terdampak oleh stigma, segregasi, dan sekarang oleh pandemi. Besarnya jumlah penyandang disabilitas usia produktif memerlukan dukungan dalam mengakses pasar tenaga kerja. Kebijakan kuota perekrutan pekerja disabilitas yaitu 1\% untuk perusahaan swasta dan 2\% untuk pemerintah dan BUMN, merupakan bentuk afirmasi yang membutuhkan komitmen serta dukungan para pihak dalam pelaksanaannya. Pasar kerja yang afirmasi dan inklusif tidak akan terlaksana tanpa penyiapan tenaga kerja disabilitas yang kompetitif dan berkualitas.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) dan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. UU 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sementara itu, Pasal 5 UU 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan” (ayat 1) dan “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau” (ayat 2). Pasal 139 juga disebutkan “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.” Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan masyarakat (UKM) tidak boleh ada pengecualian ataupun diskriminasi, karena akses terhadap berbagai program dan layanan kesehatan merupakan hak seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang ada juga mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah terus berupaya mewujudkan komitmen-komitmen global bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau “No One Left Behind” yang diperkuat dengan meratifikasi berbagai konvensi UN, antara lain the UN Universal Declaration of Human Rights melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pasal 25 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948, pada pasal 1 menyebutkan sebagai berikut : “Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, disabilitas, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya. Pada tahun 2016, Indonesia akhirnya memiliki perundangan khusus terkait disabilitas, yakni dengan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 UU tersebut, hak kesehatan yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas meliputi hak: a) memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan; b) memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan; c) memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; d) memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; e) memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya; f) memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah; g) memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis; dan h) memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek. Dengan demikian, tidak hanya terkait kuratif dan rehabilitatif, spektrum akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga termasuk upaya promotif dan preventif. Dalam kenyataannya, masih terdapat hak-hak kesehatan dan layanan kesehatan penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi. Selama ini layanan kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan one size fits all dalam kebijakan yang pada kenyataannya dapat meminggirkan mereka.

Ratifikasi Indonesia atas Komitmen Global, salah satunya adalah rencana aksi global atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs memiliki bertujuan untuk menihilkan angka kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan juga perlindungan atas lingkungan. Prinsip “No-one Left Behind” dalam SDGs telah diturunkan dalam peraturan dan kebijakan untuk kemajuan hak asasi manusia, termasuk upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas,  sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Prinsip “tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan” juga berlaku dalam upaya perlindungan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki resiko hambatan sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat;  seperti akses pendidikan yang rendah, kesehatan yang rentan, potensi pencapaian penghasilan di bawah rata rata, serta peluang pekerjaan yang lebih rendah.  Seluruh permasalahan sosial ini penting untuk diatasi agar para penyandang disabilitas mampu hidup dengan layak dan setara dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, skema perlindungan sosial yang kini sudah ada dan telah diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan seperti tertulis dalam Undang Undang No 8 Tahun 2016 perlu dijaga dan ditingkatkan.

Pasca Indonesia meratifikasi Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 ( UU 19/2011), dan disahkannya UU nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016), pendekatan terhadap isu disabilitas sudah tidak lagi hanya berkutat pada sektor kesejahteraan sosial. Isu disabilitas mengalami reposisi menjadi isu yang bersifat multisektor, termasuk terkait dengan sektor hak terhadap keadilan, partisipasi politik, dan hak sipil lainnya seperti hak atas kependudukan, hak berekspresi dan berpendapat, serta hak berserikat dan berkumpul. Dalam lingkup hak atas keadilan, Negara wajib menjamin adanya pengakuan atas kapasitas hukum penyandang disabilitas, dan dukungan untuk penyandang disabilitas dapat membuat keputusan atas dirinya sendiri secara mandiri. Selain itu, hak atas keadilan perlu dipenuhi dengan menciptakan mekanisme peradilan yang aksesibel, baik dalam aspek fasilitas maupun hukum acara. Sebagai bagian dari warga negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, baik terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih dalam pengisian jabatan publik, atau dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, ruang partisipasi penyandang disabilitas perlu dibuka dalam memberikan hasil pemantauan, analisa, dan evaluasi terhadap implementasi dari program yang khususnya terkait dengan hak penyandang disabilitas. Pada praktiknya, pelibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan masih parsial dan bergantung kepada kedekatan, sehingga belum dilakukan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan pendekatan representatif atau dikenal juga dengan community based voice melalui organisasi penyandang disabilitas. Hak sipil lainnya yang wajib mendapat perhatian negara dalam konteks pelindungan penyandang disabilitas adalah hak atas status kependudukan. Saat ini, masih ditemukan penyandang disabilitas yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), akibat dari hidup terlantar, tidak didaftarkan oleh keluarganya karena dianggap aib keluarga, hidup berpindah, atau pengetahuan dan kemampuan yang terbatas untuk mengurusnya. Dengan tidak memilik NIK, maka yang bersangkutan tidak terdaftar dalam program-program Pemerintah, tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sampai mendapatkan tindakan diskriminasi lainnya. Pelindungan terhadap hak sipil bagi penyandang disabilitas juga mencakup pengakuan atas bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli, maupun hak mengembangkan diri dalam berbagai bidang, termasuk kesenian, olahraga, keagamaan, maupun penelitian.

Candi Jago di Malang, Jawa Timur adalah salah satu peninggalan sejarah yang sangat kental akan nilai kehidupan. Pahatan pada sisi dinding candi banyak mengisahkan tentang tokoh kepercayaan Hindu dan Buddha, seperti Arjuna, Kresna, sampai Angling Dharma. Hadirnya buku Candi Pustaka ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru akan nilai-nilai kehidupan dengan penyajian kekinian. Di samping itu, mengajak para generasi muda untuk mengetahui dan menghargai peninggalan sejarah. Buku ini dapat dijadikan bahan cerita bagi para orang tua dalam mendidik anak. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai acuan para dosen, mahasiswa, maupun ilustrator untuk bekerja sama mengangkat kebudayaan atau peninggalan sejarah Nusantara melalui karya cerita bergambar. Selamat membaca!

Ketenteraman negeri Unenapo terganggu. Seekor burung raksasa kerap mendatangi ladang. Memakan tanaman dan hewan, bahkan memangsa manusia. Para toono motuo, tetua adat, berembuk mencari cara mengatasinya. Bagaimana upaya warga mengusir si burung kongga? Bacalah kisah dalam buku ini. Kalian akan menemukan pelajaran berharga. Selamat Membaca!

Membuat buku cerita anak tentunya tidak mudah, karena target pembaca yang disasar adalah anak-anak dalam berbagai usia. Bagaimana menyampaikan pesan moral kepada mereka? Bagaimana membuat alur cerita mudah dipahami anak-anak? Bagaimana menciptakan tokoh-tokoh yang menarik dan berkesan? Buku ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lebih spesialnya lagi, cerita anak yang dimaksud adalah yang bertemakan cerita rakyat Indonesia. Langkah praktis proses penciptaan buku anak terangkum dalam panduan ini. Mulai dari pemilihan cerita rakyat Indonesia yang cocok dijadikan ide, pembuatan kerangka, karakter, ilustrasi, hingga sampul yang menarik. Fitur penting dalam buku ini adalah tersedianya lembar kerja pada setiap proses, sehingga teori yang disampaikan dapat langsung dipraktikkan. Kepada seluruh penulis, calon penulis, ilustrator, dan calon ilustrator, mari membaca buku ini dan tidak ragu lagi membuat cerita anak Indonesia!

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma dan diskriminasi sehingga belum dapat berkontribusi aktif secara optimal dalam pembangunan. Hal tersebut membatasi kesempatan dan akses penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan kesejahteraan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) menunjukkan jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 22,5 juta atau 5 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara, berdasarkan data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja dan Perindustrian (2021) jumlah penyandang disabilitas usia kerja adalah sebanyak 17,74 juta dan 7,8 juta orang di antaranya dalam status bekerja. Artinya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) disabilitas mencapai 44 persen, atau lebih rendah dari TPAK nasional yang mencapai 69 persen (BPS, 2020). Indonesia telah berkomitmen untuk turut menjalankan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dipandu prinsip universal, integratif dan inklusif guna menjamin bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan dalam agenda pembangunan atau “No-one Left Behind”. Komitmen tersebut telah diturunkan dalam sejumlah peraturan dan kebijakan, yang disertai dengan upaya mendorong semua elemen bangsa untuk menjamin hak asasi manusia, termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sejumlah langkah yang mendukung hal tersebut antara lain: Ratifikasi the UN Universal Declaration of Human Rights melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Komitmen tersebut juga terlihat dari perubahan pada UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang lebih mengandalkan sisi sosial (charity) dan kesehatan. Dengan terbitnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pendekatannya telah bergeser ke arah inklusivitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia. Salah satu isu penting dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas adalah pemenuhan teknologi alat bantu (assistive technology). UU No. 8/2016 [Pasal 1] mendefinisikan alat bantu sebagai benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Alat bantu berbeda dari alat bantu kesehatan. Menurut UU No. 8/2016 tersebut, alat bantu kesehatan didefinisikan sebagai benda yang membantu mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan alat bantu untuk penyandang disabilitas, antara lain melalui pembiayaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun, masih ada kesenjangan antara tingginya kebutuhan dengan ketersediaan alat bantu. Padahal, teknologi alat bantu merupakan kebutuhan dasar yang bisa memberi pengaruh besar bagi peningkatan kesejahteraan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Selain itu, penyediaan alat bantu merupakan wujud dari salah satu upaya menjamin kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Melihat situasi tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) perlu bekerja bersama guna mendorong sekaligus menjamin penelitian, pengembangan, pengadaan, serta pemenuhan teknologi alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menyepakati rencana aksi global atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Komitmen global Indonesia dalam SDGs diperkuat dengan mendukung prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. Bentuk komitmen ini telah diturunkan dalam peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong semua elemen bangsa untuk kemajuan hak asasi manusia, termasuk upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas (Fajri, 2021). Hal ini terefleksi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengedepankan pendekatan inklusivitas atas pemenuhan hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Undang-undang tersebut telah diturunkan ke dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen),serta peraturan di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan/Keputusan Gubernur, atau Peraturan/Keputusan Bupati/Walikotayang hingga saat ini tersebar di 20 provinsi dan 36 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 provinsi dan 20 kabupaten/kota telah memiliki aturan yang sesuai dengan konsep disabilitas baru (pendekatan hak dan sosial) yang diusung oleh UU No. 8 Tahun 2016 (Hastuti et al., 2020). Tantangan mewujudkan komitmen menjadi perubahan yang bermakna dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Disabilitas (2019) dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (2021) menjadi layak diapresiasi. Demikian pula, telah berkembangnya pusat studi dan layanan disabilitas di tingkat universitas maupun lembaga masyarakat, termasuk berbagai organisasi penyandang disabilitas yang secara intensif mendorong dan mengawal peningkatan pemenuhan hak para penyandang disabilitas. Namun demikian, sejumlah program dan layanan yang ada masih belum efektif menjangkau semua penyandang disabilitas dalam mengatasi kesulitan hidupnya. Kondisi ini tidak terlepas dari bagaimana riset berperan dalam perubahan kebijakan. Sampai saat ini, riset yang mendasari pembuatan kebijakan terkait kesetaraan, keadilan dan pengarusutamaan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia masih sedikit (Pudjiastuti, 2021) Ditambah lagi, periset penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengakses pendanaan riset yang umumnya berasal dari empat sumber yaitu: dana internal perguruan tinggi, Kemendikbudristek, BRIN, dan skema pendanaan riset lainnya. Potensi pendanaan risettentang penyandang disabilitas akan dapat dioperasionalkan ketika roadmap agenda riset dan inovasi nasional 2023-2029 mulai dijalankan. Oleh karena itu, penting bagi misi riset dan inovasi di Indonesia untuk diarahkan mendukung pendanaan riset sehingga dapat berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan mendukung kemampuan mereka berperan aktif dalam pembangunan (Pudjiastuti, 2022).

Masyarakat Jawa memiliki sistem kalender khusus sebagai pedoman masa bercocok tanam dan menangkap ikan yang dikenal dengan pranata mangsa. Pengetahuan lokal ini penuh dengan kearifan dalam membaca tanda-tanda alam, seperti letak matahari, arah angin, cuaca, serta perilaku hewan dan tumbuhan. Lalu bagaimana pranata mangsa ini ditinjau dari aspek sains? Buku ini mengupas hal-hal yang berkaitan dengan pranata mangsa dengan tinjauan ilmiah. Di dalamnya dibahas tentang mitologi dan astronomi Jawa, tinjauan ilmiah pranata mangsa, dan penerapan pranata mangsa dalam pertanian di Jawa. Selain itu, dibahas pula sikap ilmiah yang terkandung dalam nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Pembaca akan mendapatkan gambaran bahwa pengetahuan tradisional yang telah digunakan sejak lebih dari satu abad yang lalu ini dapat bersifat ilmiah. Kearifan lokal masyarakat Jawa juga dapat dipelajari dari buku ini. Terlebih lagi, informasi dalam buku ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mengintegrasikan pengetahuan pranata mangsa dalam pembelajaran sains di sekolah sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan pengetahuan tradisional.

Salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan energi listrik adalah perangkat penyimpan energi (baterai). Salah satu baterai isi ulang yang paling dominan saat ini adalah baterai ion-litium (lithium-ion battery, LiB). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan, sehingga pasar KBLBB di Indonesia akan berkembang pesat. Salah satu tantangan pengembangan baterai dalam kendaraan listrik adalah keamanan pengguna dan waktu pengisian daya yang lebih lama. Anoda LiB menggunakan grafit karena memiliki nilai kapasitas tinggi (372 mAh/g), namun pada pengisian daya yang lebih cepat, muncul kekhawatiran dari segi keamanan, karena grafit memiliki tegangan operasi yang terlalu rendah mendekati tegangan lithium plating. Alternatif material anoda LiB berbasis LTJ adalah lithium lanthanum titanate (LLTO) karena memiliki sifat pseudo-kapasitif yang sesuai digunakan untuk aplikasi pengisian daya yang cepat dan juga menyimpan energi spesifik yang tinggi. Kegiatan riset material SOFC dan baterai yang dilakukan memiliki kontribusi signifikan dalam menjawab tantangan penguasaan teknologi maju berbasis LTJ dalam menghasilkan material keramik maju yang bernilai tambah tinggi dengan memanfaatkan LTJ yang diolah di dalam negeri (LTJ Indonesia), sehingga dapat memacu pertumbuhan industri hilir secara ber­tahap seperti pada aplikasi SOFC dan baterai. Pengembangan teknologi aplikasi LTJ ini diharapkan juga dapat mendukung program pemerintah dalam memenuhi net zero emission pada tahun 2060 melalui penerapan teknologi energi bersih. Pada bagian awal orasi ini akan disampaikan tentang per­kembangan material fuel cell dan baterai. Pada bab berikutnya akan disampaikan hasil riset keramik maju untuk LT-IT SOFC dan baterai. Selanjutnya akan disampaikan peluang pengembangan dan pemanfaatan LTJ Indonesia sebagai bahan keramik maju. Orasi ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan penutup.

Buku ajar ini disusun sesuai dengan materi bahan ajar mata kuliah pendidikan matematika yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada Perguruan Tinggi. Penyajian materi buku ajar ini tersusun dalam sebelas materi/bab: 1) bilangan cacah; 2) bilangan bulat; 3) perpangkatan dan penarikan akar bilangan bulat; 4) kelipatan dan faktor bilangan; 5) KPK dan FPB; 6) pecahan biasa dan operasinya; 7) pecahan desimal; 8) bilangan rasional dan irasional; 9) persen, perbandingan, dan skala; 10) bangun datar; 11) bangun ruang; 12) pengolahan data. Keunggulan buku ini adalah disajikan cara penyampaian materi kepada peserta didik dengan beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Penggunaan media pengajaran yang tepat dalam penyajian materi juga terdapat dalam buku pendidikan matematika ini. Penulis menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis sangat mengharapkan saran yang membangun demi perbaikan isi buku ini.

SRI TANJUNG, sebuah puisi lirik Jawa Kuno, merentangkan romansa percintaan yang diliputi pertemuan, intrik, kemalangan, kisah penyucian jiwa, perjumpaan kembali, dan kebahagiaan. Kisah ini tidak hanya tertera dalam manuskrip, namun ia mewujud dalam bentuk pahatan relief, menjadi legenda etiologis, dan pernah hidup dalam ritual pelantunan tembang di ujung timur Jawa. Sri Tanjung diyakini merupakan kelanjutan dari cerita Sudamala, kisah lika-liku petualangan si kembar Pandawa, yaitu Sakula dan Sadewa. Sedangkan Sri Tanjung merupakan kisah lanjutan yang menceritakan keturunan si kembar Pandawa tersebut, Sri Tanjung dan Sidapaksa. Kedua kisah itu memiliki akar pada epos besar Mahabharata, yang tercatat sebagai salah satu hasil kebudayaan India kuno dan memiliki andil terhadap perkembangan kesusastraan Jawa pada umumnya. Dalam wujud naskah, puisi Sri Tanjung diduga ditulis di mandala dan asrama sastra Blambangan, yang berkembang pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas. Larik-larik puisi yang dikenal sebagai kidung Sri Tanjung itu dianggap sebagai hasil sastra dan kebudayaan kerajaan Blambangan di ujung timur Jawa. Ketika dikuasai oleh VOC pada tahun 1770-an, wilayah Banyuwangi merupakan kepingan terakhir dari kerajaan Hindu Blambangan - sebuah kerajaan di ujung timur Jawa - yang berdasarkan legenda etiologisnya berkait erat dengan kisah Sri Tanjung. Manuskrip Sri Tanjung terbagi setidaknya atas versi Bali dan versi Banyuwangi. Perbedaan naskah Sri Tanjung versi Banyuwangi dengan versi Bali, salah satunya adalah dalam pola pembagian pupuh. Semua naskah Sri Tanjung versi Bali memiliki bentuk yang sama, hanya menggunakan satu pupuh ukir, dengan bait panggalang di kawitan (bagian awal pupuh). Sedangkan Sri Tanjung Banyuwangi terdiri atas setidaknya empat pupuh berbeda (ukir, mijil, mahesa langit, dan durma). Buku ini merupakan tulisan pertama yang menulis secara lengkap transliterasi dan terjemahan atas manuskrip Sri Tanjung versi Banyuwangi.

Novelties in the NRE manufacturing process continue to be developed. The innovation of the static mixer reactor and the biodiesel dry washing process resulted in energy efficiency of the transesterification process and a reduction in the cost of biodiesel processing. The novelty of the static mixer and dry curing reactor technology can also shorten the processing time of biodiesel and the washing process without using hot water.Making pellets from agricultural and plantation biomass produces solid fuels that are easy to pack, environmentally friendly, and can be converted into synthetic gas that can be used for cooking and drying.MCT separation reactor innovation, is a process innovation that is able to separate medium chain fatty acids from coconut or palm oil into value-added products, namely olein and stearin compounds completely.